MITOS | Jayapura — Pernyataan dukungan penuh dari Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2025 menandai sebuah langkah penting dalam memperjuangkan tegaknya demokrasi dan keadilan di Bumi Cenderawasih. Dukungan ini, yang disampaikan oleh Direktur ELSHAM Papua, Pdt. Matheus Adadikam, bukan sekadar pernyataan formal, melainkan refleksi dari komitmen mendalam lembaga ini terhadap penegakan hak asasi manusia dan pemenuhan hak-hak politik warga Papua.
ELSHAM melihat PSU sebagai lebih dari sekadar proses elektoral; ini adalah momentum krusial untuk memulihkan kepercayaan publik yang mungkin telah terkikis akibat berbagai permasalahan dalam proses pemilihan sebelumnya. Keadilan elektoral, yang menjadi inti dari proses demokrasi yang sehat, harus dijamin sepenuhnya. Oleh karena itu, ELSHAM menekankan pentingnya pelaksanaan PSU yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip ini bukanlah sekadar jargon, melainkan landasan fundamental bagi terciptanya proses pemilihan yang kredibel dan bermartabat.
Dukungan ELSHAM juga ditujukan kepada penyelenggara pemilu – KPU, Bawaslu, dan DKPP – agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. Keberhasilan PSU sangat bergantung pada integritas dan kapabilitas lembaga-lembaga ini dalam memastikan proses yang transparan dan akuntabel. ELSHAM berharap PSU dapat menjadi momentum pemulihan demokrasi yang kredibel di Papua, menciptakan kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap proses politik dan pemerintahan.
Namun, keberhasilan PSU Pilgub 2025 tidak hanya bergantung pada penyelenggara pemilu semata. Partisipasi aktif masyarakat Papua juga sangat krusial. ELSHAM mengajak seluruh warga Papua untuk menggunakan hak pilihnya dengan damai dan bertanggung jawab. Partisipasi yang demokratis dan bertanggung jawab adalah kunci untuk memastikan suara rakyat didengar dan dihargai, sekaligus menjadi bentuk kontrol sosial terhadap proses politik.
Seruan ELSHAM juga ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya. Aparat keamanan, elite politik, dan para kandidat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menghormati proses demokrasi, menghindari kekerasan, dan menjunjung tinggi etika politik. Lingkungan yang kondusif dan bebas dari intimidasi dan kekerasan sangat penting untuk memastikan partisipasi masyarakat yang bebas dan adil.
Peran media massa dan tokoh masyarakat juga tidak kalah penting. ELSHAM mendorong keduanya untuk memberikan edukasi politik yang sehat, netral, dan mendorong keterlibatan publik secara kritis dan konstruktif. Informasi yang akurat dan berimbang akan membantu masyarakat dalam membuat pilihan yang tepat dan cerdas.
ELSHAM sendiri berkomitmen untuk memantau dan melaporkan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan potensi kekerasan struktural yang mungkin terjadi selama proses PSU. Komitmen ini menunjukkan keseriusan ELSHAM dalam mengawal proses demokrasi di Papua agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan HAM.
Kesimpulannya, dukungan ELSHAM terhadap PSU Pilgub Papua 2025 merupakan pernyataan tegas tentang pentingnya keadilan dan demokrasi di Tanah Papua. PSU bukan hanya sekedar proses elektoral, tetapi merupakan bagian dari perjuangan panjang untuk mewujudkan keadilan politik yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Papua. Semoga PSU ini dapat menjadi tonggak penting dalam membangun demokrasi yang lebih kuat dan bermartabat di Papua.
Discussion about this post