MITOS | Makassar — Pada Selasa, 13 Januari 2026, Posko Siaga Rukun Warga (RW) 13 Kelurahan Buntusu, kawasan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok J, menyelenggarakan rapat koordinasi yang menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola wilayah.
Acara ini fokus membahas sembilan indikator utama yang dirancang untuk mengukur partisipasi aktif kinerja para Ketua dan pengurus Rukun Tetangga (RT), sebagai ujung tombak pembangunan dan pemeliharaan kesejahteraan masyarakat di tingkat dasar.
Indikator Sebagai Fondasi Pembangunan Wilayah
Kesembilan indikator yang dibahas tidak hanya berperan sebagai alat ukur kinerja, melainkan juga sebagai peta jalan yang jelas untuk mewujudkan wilayah yang lebih teratur, sejahtera, dan adaptif. Setiap poin yang diutarakan mencerminkan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari pengelolaan fasilitas umum hingga antisipasi potensi masalah yang mungkin muncul.
Pertama, pengelolaan Lorong Wisata menjadi fokus awal karena memiliki peran ganda sebagai sarana akses dan daya tarik wilayah. Perlunya peninjauan menyeluruh terkait pengelolaan, pembenahan keindahan, penentuan lokasi optimal, dan inovasi konsep sebelum penilaian resmi menunjukkan komitmen untuk menciptakan fasilitas yang tidak hanya fungsional tetapi juga memberikan nilai tambah bagi warga. Lorong Wisata yang baik dapat menjadi ruang berkumpul, sarana edukasi lingkungan, dan bahkan daya tarik ekonomi kecil bagi masyarakat sekitar.
Kedua, pengelolaan bank sampah dengan kebijakan wajib keterlibatan seluruh RT menjadi bukti bahwa pengelolaan limbah tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Dengan melibatkan setiap RT dalam pengurusan, pemilahan sampah, dan pengelolaan nasabah, program ini mengedukasi warga tentang pentingnya kebersihan dan daur ulang secara langsung. Hal ini selaras dengan upaya ketiga yaitu pencapaian target retribusi sampah, di mana program edukasi menjadi kunci untuk menumbuhkan pemahaman bahwa kontribusi setiap rumah tangga berperan besar dalam kelangsungan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Keempat, upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui sosialisasi dan edukasi menunjukkan kesadaran bahwa pembangunan wilayah tidak dapat terwujud tanpa kontribusi finansial dari warga. PBB yang dibayarkan tepat waktu menjadi sumber dana penting untuk pemeliharaan infrastruktur dan penyediaan layanan publik, sehingga kesadaran akan hal ini perlu terus ditingkatkan agar realisasi pembayaran dapat mencapai target maksimal.
Mengintegrasikan Sosial dan Teknologi untuk Kemajuan
Kelima, implementasi program Sombere (sosial kemasyarakatan) dan adaptasi konsep Smart City menggambarkan upaya menyatukan nilai budaya lokal dengan kemajuan teknologi. Keterlibatan aktif Ketua RT dalam acara dan hajatan warga menjaga tali silaturahmi dan kebersamaan yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Indonesia. Sementara itu, pemanfaatan media sosial dan aplikasi khusus sebagai bagian dari Smart City bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja RT, memudahkan komunikasi antara pengurus dan warga, serta mempercepat penyelesaian masalah yang muncul.
Keenam, ketertiban administrasi persuratan menjadi dasar penting untuk pelaksanaan tugas yang teratur dan profesional. Dengan menetapkan prioritas pada urusan urgen bagi warga dan mengatur hal lain sesuai prosedur, RT dapat memastikan bahwa setiap keluhan dan permohonan warga mendapatkan perhatian yang tepat dan tepat waktu. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan warga terhadap pengurus RT dan RW.
Ketujuh, pendataan penduduk dan akurasi data khususnya untuk warga pendatang menjadi langkah strategis dalam mengelola sumber daya manusia dan memberikan layanan yang tepat. Integrasi dengan aplikasi Mulia RT/RW setelah implementasinya akan mempermudah pengelolaan data, memastikan bahwa setiap warga—baik penduduk tetap maupun pendatang—dapat menikmati hak dan fasilitas yang ada di wilayah RW 13 Buntusu.
Antisipasi Risiko untuk Keamanan dan Kesejahteraan
Selain aspek pembangunan dan pengelolaan, dua indikator terakhir fokus pada antisipasi risiko yang mungkin mengganggu kestabilan dan keamanan masyarakat. Deteksi dini kerawanan sosial mengukur kemampuan RT untuk mengidentifikasi potensi konflik sejak dini dan melaporkannya kepada pihak terkait. Dengan kemampuan ini, masalah dapat diatasi sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar, menjaga keharmonisan hubungan antarwarga.
Sementara itu, deteksi dini kerawanan bencana menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi ancaman alam yang mungkin terjadi. RT sebagai tingkat terkecil dalam struktur pemerintahan memiliki peran krusial dalam menyebarkan informasi cepat, mengorganisir warga saat terjadi darurat, serta membantu proses pemulihan pasca bencana.
Sinergi sebagai Kunci Sukses
Rapat diakhiri dengan kesepakatan bahwa setiap RT akan membuat rencana tindak lanjut sesuai dengan indikator yang telah disepakati, dengan evaluasi berkala melalui posko siaga RW 13. Hal ini menunjukkan bahwa sembilan indikator tersebut bukan hanya sekadar daftar tugas, melainkan komitmen bersama untuk membangun wilayah RW 13 Kelurahan Buntusu menjadi tempat yang lebih baik untuk tinggal, bekerja, dan berkembang.
Kesuksesan pelaksanaan sembilan indikator ini sangat tergantung pada sinergi antara pengurus RT, pengurus RW, dan seluruh warga. Dengan partisipasi aktif dari semua pihak, wilayah BTP Blok J dapat menjadi contoh nyata bagaimana pengelolaan tingkat RT yang baik dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat, menjaga nilai budaya, serta mengikuti perkembangan zaman untuk kemajuan bersama.
Discussion about this post