MITOS | Makassar — Philanthropy Learning Forum (PLF) ke-73 yang bertema “Rapat Penyusunan Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Sulawesi Selatan 2025–2030” menjadi momentum penting dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Kegiatan yang sukses diselenggarakan pada Kamis, 25 September 2025, di Makassar ini, menegaskan kembali pentingnya sinergi multipihak sebagai fondasi utama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Kolaborasi antara Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), dan Rumah Zakat dalam menyelenggarakan forum ini merupakan contoh nyata komitmen untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi filantropi, masyarakat sipil, hingga kelompok disabilitas, menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.
Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Drs. Muh. Saleh, M.Si, dengan tegas menyatakan bahwa penyusunan RAD SDGs merupakan dokumen strategis yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Fokus pada pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan pendidikan inklusif, serta penguatan ekonomi hijau dan biru, mencerminkan komitmen untuk mengatasi berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Sulawesi Selatan. Prinsip no one left behind yang ditekankan oleh beliau, menjadi pengingat bahwa pembangunan harus inklusif dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal.
Kontribusi multipihak dalam implementasi SDGs menjadi sorotan utama dalam sesi pemaparan oleh SDGs Center Universitas Hasanuddin. Pemanfaatan data mikro menjadi kunci untuk memastikan program yang dijalankan tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Inisiatif Filantropi Hub 2024–2027 yang dipaparkan oleh Amir, ST, MM selaku Koordinator PFI Chapter Makassar, juga menjadi platform penting untuk memperkuat ekosistem filantropi melalui riset, publikasi, kampanye, dan kolaborasi multipihak.
Diskusi dalam forum ini mengangkat berbagai isu strategis yang dihadapi Sulawesi Selatan, seperti tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS), keterbatasan keterampilan UMKM, tingginya angka kematian ibu dan bayi di kepulauan, serta minimnya akses pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Integrasi seluruh isu ini dalam penyusunan RAD SDGs dengan pendekatan berbasis data yang terdisagregasi, menunjukkan komitmen untuk mengatasi permasalahan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Langkah konkret yang disepakati sebagai tindak lanjut dari forum ini, seperti penyelesaian matriks RAD SDGs, koordinasi kontribusi filantropi, penetapan prioritas program, penguatan sistem data center SDGs, dan penyelenggaraan forum teknis lanjutan, merupakan langkah-langkah strategis untuk memastikan implementasi SDGs berjalan efektif dan efisien.
Melalui PLF #73 ini, Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi multipihak dalam pencapaian SDGs 2030. Sinergi ini bukan hanya sekadar kolaborasi, tetapi juga merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif, adil, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Discussion about this post